Soroti Ancaman Pesisir, PKSPL IPB University Perkuat Koordinasi Lintas Wilayah
Laut Cina Selatan dikenal sebagai salah satu kawasan laut paling strategis di dunia. Namun di balik potensinya, wilayah ini menghadapi ancaman serius akibat kerusakan habitat pesisir dan pencemaran yang berasal dari daratan. Tekanan lingkungan tersebut tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga lintas negara.
Menjawab tantangan tersebut, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggelar Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data Transboundary Diagnostic Analysis (TDA).
“Kegiatan ini menjadi bagian dari penyusunan TDA, sebuah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan permasalahan lingkungan lintas batas di kawasan Laut Cina Selatan,” ungkap perwakilan PKSPL IPB University, Dr Akhmad Solihin.
Hasil TDA, lanjutnya, akan menjadi dasar penyusunan Strategic Action Programme (SAP) dan Rencana Aksi Nasional (NAP) guna mendorong pengelolaan habitat pesisir dan pengendalian pencemaran yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Kegiatan digelar sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan pesisir dan laut. Berlangsung di Hotel Novotel Pangkal Pinang, Selasa (13/1), kegiatan turut didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung.
Kegiatan dihadiri sebanyak 70 orang peserta, terdiri dari Kepala Dinas dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, instansi vertical (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan), akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Adapun topik meliputi data dan informasi status habitat pesisir dan pemantauan berbasis sains, pengelolaan pencemaran laut yang berasal dari darat beserta sumber pencemaran untuk revisi TDA dan SAP, revieu kebijakan, peraturan dan mekanisme pembiayaan, valuasi ekonomi habitat pesisir dan hubunganya dengan ekonomi biru, dan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
Dr Andri Nurtito, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, menyampaikan bahwa wilayah pesisir Bangka Belitung saat ini menghadapi tekanan ekologis yang cukup berat. Aktivitas pertambangan timah, alih fungsi lahan pesisir, serta pencemaran dari wilayah hulu disebut menjadi faktor utama yang menurunkan kualitas lingkungan pesisir dan laut.
Senada dengan itu, Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut KLH/BPLH, Drs Sayid Muhadhar, MSi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memverifikasi data terkini terkait kondisi habitat pesisir, sumber pencemaran dari daratan, serta kebijakan pengelolaan lingkungan.
Ia menegaskan bahwa pengumpulan data tidak hanya dilakukan di Bangka Belitung, tetapi juga mencakup Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. (*/Rz)
