Cerita Prof Sofyan Sjaf di Balik Penghargaan Silver Winner Anugerah Diktisaintek 2025
Penggagas Data Desa Presisi (DDP) sekaligus Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University, Prof Sofyan Sjaf, meraih Silver Winner Anugerah Riset dan Pengembangan Diktisaintek 2025 dalam kategori Ilmuwan Senior Terbaik Bidang Inovasi Sosial Humaniora.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan pemerintah atas kontribusi Prof Sofyan dalam mengembangkan inovasi sosial berbasis data yang berdampak langsung pada pembangunan desa di Indonesia. Bagi Prof Sofyan, penghargaan ini menjadi bukti bahwa inovasi sosial humaniora memiliki dampak yang terukur dan nyata.
“Sejujurnya saya tidak menyangka mendapat penghargaan ini. Bagi saya, seorang ilmuwan memang harus terus berkarya. Karya ini sudah saya bangun sejak 2006, berangkat dari kegelisahan dan kegundahan melihat kondisi negara kita yang luas, namun masih memiliki persoalan fundamental dalam pendataan,” ujar Prof Sofyan kepada Redaksi IPB Today, (24/12).
Prof Sofyan menjelaskan bahwa DDP merupakan inovasi metodologi pendataan yang menggabungkan teknologi digital, partisipasi warga masyarakat, dan integrasi data sosial-spasial khususnya di pedesaan. Inovasi DDP hadir sebagai respons terhadap kelemahan sistem pendataan lama (top down) yang sering tidak akurat, tidak relevan, dan tidak memberdayakan desa.
“Pengembangan Data Desa Presisi merupakan proses panjang yang dimulai dari aktivitas turun langsung ke desa-desa sejak 2006. Pada 2017, riset difokuskan untuk menemukan formulasi inovasi yang dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat desa. Inovasi ini mulai diimplementasikan tahun 2020,” jelas Prof Sofyan.
Melalui pendekatan bottom-up, DDP membuka ruang partisipasi masyarakat desa dalam membangun data mereka sendiri, memanfaatkan teknologi digital yang mudah digunakan. Kampus berperan sebagai pendamping dan pengawas, hingga pada akhirnya desa mampu mengelola data secara mandiri.
“Cita-cita kami adalah membangun big data dari bawah, dan memastikan akses data itu juga dinikmati oleh desa, bukan hanya level supradesa seperti kecamatan atau kabupaten,” tegasnya.
Hingga 2025, implementasi Data Desa Presisi telah menjangkau 16 provinsi, 34 kabupaten/kota, dan 543 desa. Jumlah tersebut direncanakan meningkat menjadi sekitar 1.239 desa pada tahun berikutnya. Program ini telah melibatkan lebih dari 10 ribu warga desa serta 900 lebih jejaring akademisi dari berbagai perguruan tinggi.
“Melalui DDP, desa dapat mengetahui secara presisi siapa yang miskin, siapa yang tidak memiliki listrik, jamban, akses pendidikan, hingga pola konsumsi pangan. Semua ini menjadi basis perencanaan pembangunan desa,” ungkap Prof Sofyan.
Ia menambahkan, perencanaan berbasis data presisi memungkinkan desa mengatasi persoalan makro seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan ketidakadilan gender secara lebih tepat sasaran dan akuntabel. Ia berharap DDP dapat didukung oleh berbagai pihak dan diimplementasikan di seluruh desa di Indonesia. (MHT)
