Respons Fenomena Demo, IPB Strategic Talk Tegaskan Urgensi Aspirasi Rakyat dalam Kebijakan Ekonomi
Gelombang demonstrasi belakangan ini semakin menegaskan urgensi perumusan solusi berbasis kebutuhan riil masyarakat. Menyikapi fenomena ini, IPB University menyelenggarakan The 56th IPB Strategic Talk bertajuk “Menuju Indonesia Sejahtera 2045: Menerjemahkan Suara Rakyat dalam Kebijakan Ekonomi” (23/9).
Prof Ernan Rustiadi, Wakil Rektor IPB University bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Agromaritim dalam sambutannya menyampaikan, visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2045 menargetkan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi. Namun, berbagai gejolak sosial dan tuntutan publik menandakan masih adanya persoalan dan tantangan di berbagai sektor.
“IPB University sejak awal sudah mengkaji terkait beberapa tuntutan khususnya mengenai Undang-Undang Cipta Kerja–sebagai salah satu poin tuntutan publik–yang dinilai bias pada kepentingan pengusaha dan pemerintah pusat, sementara aspek penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat masih terabaikan,” ujarnya.
Salah satu narasumber, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof Sahara, menyajikan data tentang analisis transformasi ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan pada kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 24 persen pada 1982 menjadi 12,4 persen pada 2023. Di sisi lain sumbangan tenaga kerja di sektor ini masih tinggi, di angka 28 persen.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan akselerasi pertanian, manufaktur, dan jasa. Untuk itu, industrialisasi pedesaan dan program peningkatan keterampilan penting untuk mendorong pertumbuhan inklusif,” paparnya.
Ia juga menggarisbawahi integrasi sektor pertanian dengan industri dan jasa melalui inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, dan akses pembiayaan.
Lebih lanjut, Prof sahara menekankan pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan komunikasi kebijakan yang efektif kepada publik, termasuk pemanfaatan platform digital untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Dr Anggawira, turut menyoroti isu-isu seputar representasi politik, transformasi ekonomi, dan pemerintahan.
Sistem politik saat ini, sebutnya, tidak cukup mengakomodasi suara rakyat, terutama melalui reformasi pemilu dan batas waktu untuk legislator. Tanpa perbaikan substansial dalam pendidikan, sumber daya manusia (SDM), dan kebijakan ekonomi, tujuan pembangunan Indonesia akan tetap sulit dipahami.
“Sebagai contoh dalam program inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, banyak sekali potensi predator dari program-program tersebut. Oleh karena itu, perlu implementasi dan pengawasan yang tepat. IPB sebagai kampus yang berfokus pada agrosociopreneur dapat memainkan peran penting dalam hal ini.”
Turut hadir Cut Emma Mutia Ratna Dewi (Pembina Pengembangan Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memaparkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengembangan SDM untuk kemajuan ekonomi Indonesia.
Sebagai kesimpulan, Fitria Dewi Raswatie, SP, MSi selaku moderator menegaskan bahwa suara rakyat merupakan fondasi penting bagi lahirnya kebijakan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. “Aspirasi publik bukan hanya evaluasi tetapi juga menjadi energi bersama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
