Sekolah Peternakan Rakyat IPB University Menembus Pegunungan Arfak dan Manokwari, Papua Barat
Keberhasilan pengembangan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) IPB University di Kabupaten Fakfak yang berjalan sejak 2023, menginspirasi Gubernur Papua Barat untuk mengembangkan di kabupaten lain.
Menindaklanjuti hal tersebut, tim SPR IPB mengadakan kunjungan ke Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat untuk melakukan sosialisasi. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Papua Barat.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong percepatan kedaulatan pangan di Papua Barat melalui SPR IPB. Saat ini, masih tiga kabupaten yang akan dikembangkan SPR. Namun ke depan, beberapa kabupaten juga akan mendirikan SPR IPB yg sudah terbukti berhasil di berbagai tempat di Indonesia,” kata drh Hendrikus, Kepala DPKH yang juga alumni IPB University.
Prof Muladno sebagai penggagas SPR IPB mengatakan, Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki hamparan lahan yang luas dan potensi kekayaan alam yang besar. Namun, sumber daya manusia petani dan peternak masih sangat terbatas.
“Karena itu, penggunaan teknologi dan mekanisasi di bidang pertanian dan peternakan harus dilakukan agar pengelolaan dan pemanfaatan lahan dapat dioptimalisasi supaya produktivitasnya yang tinggi,” ujarnya saat sosialisasi di Hotel Valdos Manokwari (26/7).
“SPR IPB diharapkan mampu mengubah mindset para petani dan peternak,” ungkapnya lagi dengan optimis.
Pada kesempatan sama, Prof Agik Suprayogi, salah satu pendiri SPR IPB mengatakan, Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki kondisi mikroklimat yang sejuk sekitar 18–22oC dengan kesuburan tanah dan keberadaan air melimpah. Kondisi ini sangat potensial untuk pengembangan sapi perah dengan konsep agrosilvopastoral.
“Melalui kegiatan ini, IPB University sebagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia telah menunjukkan konsistensinya dalam mengawal kedaulatan pangan,” ucap Prof Agik, dosen Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University.
SPR sebagai inovasi IPB University telah tersebar di 29 kabupaten dan 18 provinsi di Indonesia dan akan tumbuh progresif di pelosok Indonesia. “Semoga SPR IPB bermanfaat bagi petani/peternak dalam upayanya meraih kedaulatan pangan mereka di Provinsi Papua Barat,” harapnya.
Gagasan ini dibenarkan oleh drh Hendrikus. Ia mengungkap, pada zaman kolonial Belanda, wilayah tersebut sudah ada peternakan sapi perah. Namun, setelah kemerdekaan tidak diteruskan oleh peternak di sana. “Menjadi benar dan cocok jika wilayah Pegunungan Arfak dikembalikan menjadi peternakan sapi perah melalui SPR IPB,” kata Prof Agik.
Dalam sosialisasi tersebut, tim IPB memberikan pemahaman tentang pengertian dan tatacara pendirian SPR kepada kepala dinas dan staf, dekan, dan staf Universitas Papua (Unipa). Turut hadir calon peternak/petani dari tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.
Dekan Fakultas Peternakan Unipa, Prof Andoyo Supriyantono menyampaikan apresiasi yang tinggi atas hadirnya IPB University di Papua Barat melalui inovasi SPR yang sudah tersebar di Indonesia. “Kami juga terpanggil bersama IPB untuk mendukung program DPKH Papua Barat,” ungkap Andoyo.
Sementara itu, Arya Wishnuardi SE MSi, dari perwakilan Solidaritas Alumni SPR Indonesia (SASPRI) menyebutkan, SPR komoditas ayam dapat dikembangkan di Kabupaten Manokwari. Sementara itu, komoditas sapi potong cocok dikembangkan di Kabupaten Manokwari Selatan. Sebab, kedua komoditas tersebut sudah menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat.
“Yang diperlukan sekarang adalah melatih mindset dan membuka akses pasar yang lebih luas,” tambahnya. (asp)
