PKSPL IPB University dan Konsorsium Focus: Pesisir Kabupaten Batang Butuh Keberpihakan dan Pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University bersama anggota konsorsium Fisherfolk Empowerment for Climate Resilience and Sustainability (Focus) menyelenggarakan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut mengulas terkait dengan sumber daya dan masyarakat pesisir.
Focus atau Pemberdayaan Nelayan untuk Ketahanan Iklim dan Keberlanjutan merupakan sebuah program yang lahir dari proses kerja sama antara Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) dengan PKSPL IPB University, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (berafiliasi dengan Hivos), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). Program ini bertujuan untuk membangun pengelolaan pesisir terpadu dan sistem pangan berkelanjutan bagi masyarakat nelayan termasuk perempuan di Jawa Tengah.
“Focus menghendaki terwujudnya ketahanan pada masyarakat dan keluarga nelayan terhadap perubahan iklim dan ketahanan keluarga dalam hal gizi serta penciptaan nilai tambah dari produk-produk perikanan atau sumber daya pesisir lain dalam rantai nilai yang berkelanjutan,” ungkap Miranda, Project Manager Focus pada pertemuan yang berlangsung di Aula Ujungnegoro, Kantor Bapelitbang Kabupaten Batang tersebut.
Pada kesempatan ini, hadir jajaran Pemkab Batang antara lain Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Kesehatan.
Pertemuan ini juga sekaligus menjadi medium bagi Konsorsium Focus yang diwakili oleh PKSPL IPB University dan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial untuk sosialisasi program, curah pendapat serta mengumpulkan data untuk penyusunan dokumen State of the Coast Kabupaten Batang.
State of the Coast merupakan dokumen hasil kajian yang disusun secara multidisipliner oleh PKSPL IPB University. Dokumen tersebut berisi dua aspek penting, yakni tata kelola sumber daya pesisir dan laut serta aspek-aspek keberlanjutan sumber daya pesisir sebagai turunan untuk mencapai target-target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
“State of the Coast adalah prakondisi bagi perencanaan strategis pengelolaan pesisir di Kabupaten Batang guna memastikan bahwa seluruh aspek dalam pengelolaan sumber daya bersifat integral dan harmonis satu sama lain,” tambah Yoppie Christian, Program Officer PKSPL IPB University.
Program Focus direncanakan untuk diimplementasikan dalam format kolaborasi multistakeholder di Kabupaten Batang. Implementasi tersebut simultan dengan empat wilayah lain di Provinsi Jawa Tengah yakni Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Program berlangsung selama tiga tahun mulai 2023 sampai dengan 2026. Pendekatan yang digunakan dalam program Focus adalah pengelolaan pesisir terpadu atau integrated coastal management (ICM) guna mencapai beberapa target SDGs seperti SDG 2, SDG 5, SDG 13, SDG 14 serta SDG 17.
Pemkab Batang menyambut positif program ini dan terbuka terkait penyediaan data, informasi maupun kerja sama operasionalnya nanti. Menurut peserta pertemuan ini, Kabupaten Batang saat ini dan ke depan akan menghadapi tantangan berat di wilayah pesisir akibat fenomena perubahan iklim. Di sisi lain, daerah harus mendorong percepatan ekonomi dengan hadirnya beberapa kawasan industri di wilayah pesisir.
Kejadian rob yang saat ini sudah menggenangi persawahan dinilai mengancam ketahanan pangan di Batang, berkurangnya area-area konservasi dan mangrove membuat abrasi meningkat sehingga wisata-wisata di Batang terancam. Kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir juga semakin berat dengan berkurangnya sumber daya, perebutan ruang maupun perubahan kualitas lahan.
Sementara itu, belum ada secara khusus bentuk perencanaan atau kajian yang komprehensif mengenai wilayah pesisir. Selama ini setiap sektor belum melakukan kajian khusus terhadap wilayah pesisir. Minimnya dana dan basis ilmiah menjadi beberapa faktor relatif minimnya upaya pengelolaan, pembenahan atau restorasi pesisir yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, jajaran Pemkab Batang mengharapkan bahwa kajian yang akan dilakukan oleh Focus ini dapat menjadi bahan masukan berharga bagi tiap sektor untuk melihat persoalan pesisir secara lebih lengkap. Selain itu, dokumen ini dapat menjadi basis bagi integrasi program antar sektor maupun alas untuk mengembangkan kerja sama dengan banyak pihak guna memberi perhatian terhadap wilayah pesisir Kabupaten Batang.
Singkatnya, para peserta pertemuan sepakat bahwa pesisir Batang membutuhkan keberpihakan banyak pihak. Keberpihakan ini tidak hanya dalam bentuk ucapan, tetapi secara konkret berupa alokasi sumber daya yang memadai dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada sebelum terlalu besar dampaknya bagi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, termasuk perempuan dan kelompok orang muda (yop/Rz).
