Departemen MSP IPB University Ulas Koherensi Harvest Strategy dan Ecolabelling
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), IPB University selenggarakan Webinar Series bertema ‘Koherensi Harvest Strategy dan Ecolabelling dalam Tata Kelola Perikanan Demersal dan Krustasea untuk Mendukung Ekonomi Biru’.
“Webinar ini merupakan salah satu rangkaian menuju puncak kegiatan International Seminar on Demersal and Crustacean Fisheries Management (ISDCFM 2023) yang akan diselenggarakan pada tanggal 2-3 Agustus 2023,” ujar Dr M Mukhlis Kamal, ketua panitia webinar.
Prof Hefni Effendi selaku ketua Departemen MSP IPB University berharap kegiatan ini dapat menjadi menara ilmu untuk berbagai stakeholder untuk turut berpartisipasi menyumbangkan aspirasinya dalam bidang perikanan. Webinar ini juga sebagai wadah bagi mahasiswa sebagai generasi muda untuk mengembangkan kreativitas mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Dekan FPIK IPB University, Prof Fredinan Yulianda menyampaikan bahwa sumber daya perikanan adalah salah satu komoditas penting di dunia. Hal ini dikarenakan 70 persen permukaan bumi adalah laut.
“Namun sayangnya, perikanan Indonesia belum mampu dimanfaatkan secara optimal, salah satu contohnya adalah belum terbentuknya masyarakat pesisir yang sejahtera. Karena itulah hadir istilah blue economy yang dikenal sebagai suatu konsep pemanfaatan sumber daya yang sustainable, baik dalam hal ekologis maupun ekonomi,” paparnya.
Dr Taryono, dosen Departemen MSP IPB University mengatakan bahwa kegiatan ini dapat menjadi wadah pembelajaran dan insight baru dalam dunia perikanan. Topik harvest strategy dan ecolabelling sangat mendukung program ekonomi biru. Dalam banyak definisi, ekonomi biru (blue economy) adalah ekonomi yang digerakan melalui ocean resources.
Dosen Universitas Gadjah Mada, Dr Suadi mengutarakan, blue ekonomi adalah kesehatan lingkungan perairan terjaga dan dapat menjadikan masyarakat perikanan sejahtera dengan produksi yang tetap tinggi. Blue economy dapat mencakup marine ecosystem, marine biodiversity, aquaculture dan marine economy.
Dr Suadi juga memaparkan terkait rajungan (blue swimming crab) yang merupakan bisnis besar dan memiliki nilai yang relatif besar di Indonesia (berbasis komoditas). Saat ini, Indonesia merupakan penghasil rajungan besar dengan tingkat pemasaran hingga ke Amerika dan Eropa.
"Tren kebutuhan rajungan secara umum mulai meningkat dengan pertumbuhan yang bernilai positif. Adapun data yang diperlukan yaitu biologi reproduksi, alat tangkap, catch per Unit Effort (CPUE), keberlanjutan dan pengelolaan. Data ini menentukan reference point yang dibutuhkan untuk membuat harvest strategy," sambungnya.
Di lain sisi, Dr Fery Sutyawan dari Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, pihaknya sedang berupaya menyusun harvest strategy sebagai salah satu upaya pengelolaan perikanan. Indonesia memiliki 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Akan tetapi data mengenai kesebelas WPP tersebut sudah tidak update.
"KKP diamanatkan membuat harvest strategy di masing-masing WPP dalam waktu lima tahun. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada satu harvest strategy yang terealisasikan. Adapun acuan yang diberikan KKP kepada para pelaku usaha perikanan yaitu Spawning Potential Ratio (SPR) maksimal sebesar 20 persen," tuturnya.
Dr Fery menyebutkan bahwa data biologis terkait panjang berat dan kurang meratanya lokasi sampel pengambilan data menjadi penghambat dalam proses penyusunan harvest strategy. KKP mengharapkan dengan adanya harvest strategy, maka potensi perikanan di Indonesia akan lebih sustainable dan dapat pulih lebih cepat.
Di samping itu, tantangan laut dunia saat ini yaitu stok ikan yang semakin menurun akibat meningkatnya tingkat konsumsi ikan secara global. Direktur Program Marine Stewardship Council (MSC), Hirmen Sofyanto memaparkan, ada tiga aspek yang terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan: menjaga habitat, menyeimbangkan penangkapan dan restok dari alam dan memastikan kegiatan penangkapan tidak merusak ekosistem.
"Setiap tahun MSC melakukan survei mengenai pandangan konsumsi ikan secara global. Hasil tersebut menunjukan bahwa overfishing menjadi hazard dan main concern dalam perikanan dunia di samping climate change dan polusi. MSC hadir untuk memprovit perikanan dalam program ekolabel dan sertifikasi perikanan dan juga upaya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 14," urainya.
Pada kegiatan itu, Prof La Sara, dosen Universitas Halu Oleo juga menekankan pentingnya merealisasikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam bidang perikanan. Hal tersebut agar sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dijaga secara berkelanjutan.
