PKSPL IPB University dan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial bersama Pemkab Kendal Membangun Ketahanan Masyarakat Pesisir Hadapi Perubahan Iklim
Dampak nyata perubahan iklim yang dirasakan oleh masyarakat pesisir Kabupaten Kendal saat ini adalah banjir rob yang semakin menjangkau wilayah pertambakan, persawahan dan perkotaan. Rob ini dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas ekonomi serta ketahanan pangan akibat kerusakan lahan pertanian dan tambak masyarakat. Dampak banjir ini semakin diperparah dengan terjadinya land subsidence atau penurunan muka tanah dan intrusi air laut.
Hal ini disampaikan Sapta Setiawan, Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Kendal saat pertemuan dengan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial bersama Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB University (PKSPL) IPB University. Pertemuan tersebut dalam kerangka program Fisherfolk Empowerment for Climate Resilience and Sustainability (Focus) yang bertempat di Kantor Baperlitbang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (19/6).
Sapta menambahkan, hal yang menjadi kendala dalam penanganan masalah di wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Kendal saat ini adalah soal koordinasi dan kewenangan. Mengingat pasca lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) tahun 2014, beberapa kewenangan terhadap wilayah pesisir dan laut berada pada pemerintah provinsi (pemprov).
“Maka, pemerintah kabupaten (pemkab) hanya bisa memberikan masukan saja. Sementara implementasi dan aksi kegiatan berada pada level pemprov. Di sisi lain, masyarakat banyak yang mengadu dan mengeluhkan persoalan pesisir kepada Pemkab Kendal,” ujar Sapta.
Pertemuan ini merupakan langkah awal program Focus yang akan melakukan kajian untuk menyusun dokumen State of the Coast. Hasil studi ini tidak sebatas potret pesisir atau rekomendasi saja, tetapi akan ditindaklanjuti dalam bentuk program-program strategis yang diharapkan tepat sasaran. Hasil rekomendasi studi juga akan divalidasi kembali bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
Yoppie Christian, Program Officer dari PKSPL IPB University menjelaskan bahwa pertemuan dan studi yang dilakukan saat ini adalah titik awal dari serangkaian program Focus selama kurang lebih tiga tahun ke depan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir terpadu secara khas di masing-masing wilayah.
“Kegiatan ini akan menjadi pekerjaan bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pesisir. PKSPL IPB University akan merangkai seluruh data yang didapatkan untuk membuat jalan tengah terbaik seperti kewenangan antar level pemda dan hubungan antar dinas di Kabupaten Kendal,” tuturnya.
Pada saat ini, sebut Yoppie, PKSPL IPB University sedang mengumpulkan data dari masing-masing dinas terkait pesisir untuk dapat menemukan gap dan persoalan lainnya. Data yang terkumpul akan dianalisis dan divalidasi bersama dengan seluruh pihak terkait untuk dijadikan rencana strategis yang dibutuhkan untuk mengelola wilayah pesisir secara terpadu tanpa ‘menabrak’ regulasi dan kewenangan masing-masing dinas yang telah ada saat ini.
“Upaya implementasi program Focus ini merupakan bentuk upaya PKSPL IPB University untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2030, khususnya SDGs poin 2, 5, 13, 14 dan 17,” ucapnya.
Focus atau Pemberdayaan Nelayan untuk Ketahanan Iklim dan Keberlanjutan adalah program yang lahir dari proses kokreasi antara Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) dengan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (berafiliasi dengan Hivos), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan PKSPL IPB University. Program ini bertujuan untuk membangun pengelolaan pesisir terpadu untuk sistem pangan berkelanjutan bagi masyarakat nelayan, termasuk perempuan di wilayah Jawa Tengah. (nur/yop)
