Persiapan SDM Kelautan dan Peran HIMITEKINDO IPB
Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia (HIMITEKINDO) menggelar Simposium Nasional "Visi Indonesia 2025 sebagai Negara Maritim", Sabtu (28/7), di Auditorium Rektorat Kampus IPB Darmaga, Bogor.
Upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim pada tahun 2025 memerlukan persiapan SDM Kelautan. Dua puluh tahun ke depan tentu bukan waktu yang lama untuk menyiapkan SDM yang handal, oleh karena itu perlu segera direncanakan dengan baik. Begitulah papar staf pengajar Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB, Dr.Ir.Indra Jaya, M.Sc., saat menjadi narasumber simposium.
Menurutnya, persiapan SDM kelautan dapat dilakukan, antara lain melalui pengembangan dan peningkatan standar kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan kelautan, kurikulum serta penetapan kompetensi sumberdaya manusia di bidang kelautan. Selain segi kualitas perlu diperhatikan pula kuantitas dari lembaga dan SDM yang ada mengingat luas wilayah laut Indonesia.
"Lembaga yang dikembangkan hendaknya meliputi berbagai aspek kelautan, termasuk di dalamnya perikanan dan pariwisata bahari. Demikian pula jenis dan tingkatan SDM, mulai dari teknisi, penyuluh, manajer, sampai peneliti harus disiapkan hingga mencapai jumlah yang memadai," ujarnya.
Dijelaskannya, HIMITEKINDO sebagai organisasi profesi mahasiswa dapat memainkan peran strategi dalam mewujudkan Indonesia sebagai Negara maritim. Melalui organisasi ini, dapat disiapkan SDM kelautan yang berkualitas.
"HIMITEKINDO secara rutin/terprogram dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, baik dalam disiplin ilmu dan teknologi kelautan maupun disiplin pendukung lainnya, dan melalui simposium dan lokakarya dapat meluaskan wawasan anggotanya, serta berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan menyiapkan SDM handal dalam mewujudkan Indonesia sebagai Negara maritim," tandasnya.
Menurutnya, Kepulauan Indonesia dikaruniai Tuhan YME berupa kekayaan sumberdaya dan jasa lingkungan laut yang berlimpah. Upaya mewujudkan Indonesia sebagai Negara maritim dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya dan jasa kelautan yang melimpah tersebut, melalui dukungan iptek serta SDM yang handal.
"Bukti empiris menunjukan bahwa Negara-negara yang menguasai iptek dan SDM yang handal seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Cina, Korea Selatan, Singapura dan kini India dapat memanfaatkan sumberdaya dan jasa lingkungan laut, tidak hanya yang ada di dalam wilayah juridis mereka tetapi di wilayah kita, di Republik Indonesia tercinta ini," tambahnya
Hadir juga narasumber lainnya, Sekjen Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Widy Agus Praktiko, Ahli Hukum Laut Internasional, Prof. Hasjim Djalal, M.A., dan dari Kementerian Negara PPN/ Bappenas, Ir. Wahyuningsih D. (man/nUr)
