IPB Sempurnakan Draft Agenda Riset dan Rencana Induk Penelitian

IPB Sempurnakan Draft Agenda Riset dan Rencana Induk Penelitian

Berita

Tim Penyusun Draf  Agenda Riset Institut Pertanian Bogor (IPB) mendapat apresiasi tinggi dari para pembahas pada Lokakarya Penyempurnaan Agenda Riset dan Rencana Induk Penelitian (RIP) IPB, Selasa (25/2), di Kampus IPB Dramaga Bogor. Acara yang dibuka dan ditutup Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama IPB, Prof. Dr. Anas Miftah Fauzi ini juga menyajikan uraian penyampaikan draf rumusan penyempurnaan agenda riset yang disampaikan masing-masing koordinator bidang. Kelima koordinator bidang tersebut Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi untuk bidang pangan, Prof. Dr. Armansyah Tambunan untuk bidang energi, Dr. Arya H. Dharmawan untuk bidang penanggulanan kemiskinan, Dr. Suryo Adiwibowo untuk bidang ekologi dan Prof. Dr. Dondin Sajuthi untuk bidang biomedis. Penyampaian ini difasilitatasi Prof. Dr. Damayanti Buchori.

Direktur Riset dan Inovasi IPB, Prof. Dr. Iskandar Z. Siregar menuturkan, agenda riset ini disusun dalam rangka menata serta mengarahkan riset-riset yang diselenggarakan sivitas akademika IPB agar lebih terpadu dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pembangunan Indonesia.

Selanjutnya, agenda riset ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antar unit dan pusat-pusat studi untuk melakukan riset-riset terpadu, sehingga tumpang tindih dalam riset dapat diminimalisasi. Tidak hanya itu, agenda riset ini akan sangat membantu dalam pengalokasian dana-dana penelitian serta menetapkan target-target riset berjangka.

Sebelumnya, Wakil Kepala bidang Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, Prof. Dr. Agik Suprayogi menyampaikan hasil studi kepuasan pelanggan yang telah dilakukan LPPM IPB yang merekomendasikan agar lembaga ini perlu meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan hasil penelitian. Pengembangan hasil penelitian dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun lembaga lainnya termasuk kerjasama internasional. (nm)