Keadilan Ekologi Sebagai Kerangka Penelitian Ekologi Politik
Pada tahun 1980 -an dan 1990-an, keadilan ekologi menjadi bahan perdebatan di Amerika Utara. Saat itu isu keadilan ekologi menjadi topik hangat, karena adanya kerusakan lingkungan sumber daya alam di sana dan skandal sayuran teracuni. " "Keadilan ekologi diperlukan sebagai upaya perlindungan lingkungan dalam tema-tema diskriminasi," jelas Peneliti Leibniz Center for Tropical Marine Universitas Bremen Jerman Prof. Michael Flitner dalam acara Seminar dan Diskusi 'Ekologi Politik: Seputar Isu Keanekaragaman Hayati dan Perubahan Iklim', Kamis (7/5) di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Kampus IPB Darmaga.
Prof.Flitner mencontohkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi pertambangan di Sierra Imtaca Guayana. "Hutan di sana rusak akibat eksploitasi pertambangan. Terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat lokal dengan investor tambang. Masyarakat di sana hidup dalam kemiskinan parah."
Prof.Flitner mengatakan penelitian ekologi yang bersifat kebijakan dan perjuangan politik suatu negara perlu mempertimbangkan berbagai aspek sehingga tercapai keadilan ekologi. Kebijakan ekologi politik masing-masing negara berbeda tergantung skala dan aspek keadilan yang dipertimbangkan. Negara Amerika Serikat cenderung menetapkan kebijakan ekologi politik bersifat material justice karena lebih mempertimbangkan aspek keadilan distribusi dan skala regulasinya. India cenderung menetapkan kebijakan ekologi politik symbolic justice karena lebih mempertimbangkan keadilan distribusi dan skala keberartiannya atau kemaknaannya bagi masyarakat. Sedangkan Indonesia cenderung menetapkan kebijakan ekologi politik procedural justice karena lebih mempertimbangkan aspek justice recognition dan skala regulasinya.
Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr.Arif Satria menjelaskan politik konservasi wilayah kelautan di Indonesia baik pada sistem sentralisasi dan desentralisasi.
Menurut Kepala Divisi Demografi, Agraria dan Ekologi Politik Departemen Sains Komunikasi Pengembangan dan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB Dr.Soeryo Adiwibowo Indonesia menghadapi tantangan besar. Sistem desentralisasi dianggap menjadi mesin baru degradasi sumberdaya alam. " Sistem kapitalisme ekonomi global, transisi demokrasi, desentralisasi dan kelemahan tata kelola lingkungan juga telah merubah lingkungan Indonesia."
Dr.Soeryo mengatakan perlu peningkatan penelitian ekologi politik pada perubahan iklim global. Sebab, penelitian mengenai tema ini masih sangat sedikit. Untuk memperbaiki lingkungan, tegas Dr.Soeryo perlu secara aktif melakukan gerakan lingkungan yang sebaik gerakan agraria dalam memperjuangkan isu keadilan lingkungan.
Dalam acara yang dimoderatori Dr.Satyawan Sunito ini dilakukan soft launching buku berjudul 'Globalisasi Perikanan: Reposisi Indonesia?' karya Dr.Arif Satria, Ir.Eva Anggraini, M.S dan Ir.Akhmad Solihin, M.Si. (ris)
