Diskusi PSW-CEDAW Soroti Penjaminan Kesehatan Reproduksi Perempuan
Diskusi ini membahas penerapan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau yang biasa kita dengar adalah Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.
Hadir pada acara tersebut berbagai kalangan mulai dari pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. Seperti, BPMKB Kota Bogor, PKM Kampung Manggis Dramaga, PPN IPB Laladon, PPN IPB Dramaga, Kelurahan Tegal Gundil, BPPPKB, Rumah Sakit Swasta, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dr. Komar Hanif, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Tri Wanda Elan, serta Dekan FEMA IPB, Prof.Dr. Hardinsyah.
"Dari diskusi ini diharapkan akan terjaring problem-problem yang ditengarai dapat menghambat penerapan konvensi itu," ujar Ketua PSW-PSP3, Dr. Siti Amanah saat diwawancara.
Menurutnya, saat ini masih ada kecenderungan wanita masih didiskriminasikan. Sebagai contoh, untuk program KB hanya perempuan yang menjadi target. Atau kalaupun tidak seperti itu, dari sisi alat kontrasepsi atau penanganan KB masih lebih banyak disediakan untuk perempuan. Untuk laki-laki terbatas yaitu hanya ada dua alat kontrasepsi kondom dan kontrasepsi mantap pria (MOP).
"Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk dijamin kesehatannya selain pria. Tidak hanya itu, masalah gizi, kondisi pada saat hamil yang lemah, kondisi anemia dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi itu sendiri masih kurang terutama di kalangan remaja putri," katanya.
Dikatakannya, banyak kasus yang tidak hanya terjadi di kota besar namun juga di kota kecil, dimana remaja putri mengalami kasus aborsi yang tidak aman karena ketidaktahuannya itu.
"Kita semua tahu latar belakang kenapa bisa seperti itu, tapi kita harus melihat dari sisi mengapa dia mengambil tindakan jalan pintas itu. Itulah yang harus dengan segera diambil tindakan," ujarnya.
Selain itu, menurutnya keterjaminan kesehatan reproduksi untuk kaum miskin juga masih belum sepenuhnya terakomodasi. Sehingga dalam hal ini berbagai pihak terutama pemerintah daerah terutama kabupaten dan kota dapat meningkatkan komitmennya dalam menyediakan dukungan yang tidak hanya moril tapi juga materil.
"Dukungan itu bisa dalam bentuk pelayanan yang lebih bermutu, anggaran yang jelas, dan juga tenaga di lapangan yang sesuai dengan jumlah penduduk yang difasilitasi," ujarnya.
Menurutnya, ada banyak program seperti Desa Siaga, Posdaya, Posyandu, Desa Mandiri, Desa Mandiri Pangan, PNPM, yang mestinya bersinergi untuk sama-sama bekerja meningkatkan kualitas hidup perempuan.
Hasil dari diskusi ini rencananya akan didokumentasikan dan bersama-sama dengan CEDAW Working Group Initiative (CWGI) untuk dibukukan dan direkomendasikan kepada UNESCO dan UNFPA. (man)
