Sumber Daya Laut Milik Bersama, Bukan Perorangan
Potensi perikanan Indonesia belum sepenuhnya termanfaatkan optimal, sehingga membutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolaannya. "Dalam perspektif Islam, perubahan ini mencakup perubahan pandangan bahwa laut adalah milik bersama seluruh rakyat," ungkap Ir.Iin Solihin, M.Si saat menjadi narasumber dalam Seminar Pengelolaan Perikanan dalam Perspektif Islam bertajuk 'Perspektif Islam Mengenai Pengelolaan Perikanan Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional' .
Acara ini digelar Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) Al Marjan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB Minggu (7/6) di Auditorium Sumardi Sastrakusumah, Kampus IPB Darmaga.
Iin Solihin menambahkan negara sebagai wakil seluruh rakyat memiliki tanggungjawab untuk menyediakan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang cukup, teknologi memadai, iklim pasar kondusif serta menjaga agar sumber daya laut dapat berkelanjutan. Landasan sumber daya kelautan milik bersama ini menurutnya sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi ' Manusia berserikat dalam air, api dan padang gembalaan'. "Oleh karena itu tidak boleh ada dominasi penguasaan laut oleh mereka yang memiliki teknologi tinggi," tandasnya.
Paradigma ini berbeda dengan yang dianut saat ini. Mereka yang memiliki pukat harimau, teknologi sonar, GPS ditambah pabrik pengolahan ikan terapung dapat mengeruk ikan sebanyak-banyaknya, sehingga praktis nelayan kecil tidak kebagian apa-apa. "Negara mesti mengatur agar kompetisi berjalan sehat. Misalnya nelayan berteknologi tinggi hanya boleh beroperasi di area yang nelayan sederhana tidak sanggup mencapainya." Sistem konsesi semacam ini tetap harus diawasi dengan ketat, supaya tidak merusak ekosistem dan merugikan rakyat sebagai pemilik hakiki area laut tersebut.
Guru Besar Perikanan Tangkap IPB, Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc. Ph.D menyampaikan kekhawatirannya terkait hasil World Ocean Conference (WOC). "Peserta WOC sepakat melakukan upaya konservasi seluas 400 juta hektar atau 80 persen laut Indonesia . Program konservasi ini perlu kita kritisi, jangan sampai malah membatasi pemanfaatan laut oleh nelayan Indonesia dan justru nelayan negara lain memanfaatkannya," ujar Prof.Ari. Demi program konservasi ini Amerika Serikat menggelontorkan dana konservasi sekitar 250 juta dollar.
Dr.Bustami Ibrahim dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan menyampaikan Indonesia telah menetapkan sebelas wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Beberapa WPP telah mengalami fully exploited dan overfishing, sehinga perlu strategi pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan. Acara ini dibuka Dekan FPIK IPB, Prof.Dr.Ir.Indra Jaya. (Ris)
