Tekad IPB Wujudkan Prima Transparansi

Sebanyak 22 pejabat struktural dilantik Rektor IPB,Prof.Dr.Ir.Herry Suhardiyanto, M.Sc dalam acara Pelantikan Pejabat di Lingkungan IPB, Kamis (23/7) di Kampus IPB Darmaga .

Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan capaian yang diraih khususnya  Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2008. “Hal ini bagian dari tema program tahun 2009 sebagai tahun Prima Transparansi yang menitikberatkan pada transparansi dalam kebijakan dan operasional penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembangkitan pendapatan dan sistem manajemen,” papar Rektor.

 Dalam rangka Prima Transparansi itu pula, IPB menetapkan kebijakan ‘zero percent management fee’ dalam pengelolaan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari APBN atau APBD. Ini berarti selama dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), kegiatan kerjasama tidak ada komponen management fee. IPB tidak perlu mengenakan kewajiban penyetoran fee kegiatan tersebut.  Namun, Rektor berharap biaya-biaya langsung terkait penggunaan sumberdaya kiranya perlu dianggarkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar. Ini untuk membangun sistem pengelolaan sumberdaya berkeadilan. Dalam waktu dekat, Rektor juga akan mengeluarkan  Peraturan Rektor mengatur kebijakan ini. “Mudah-mudahan dengan demikian akan terbangun transparansi  sebagai budaya organisasi maju,’ tandas Rektor.   

Rektor menghimbau pejabat yang dilantik menyadari sebagai satu kesatuan tim. Oleh karena itu, perlu  dikembangkan budaya komunikasi baik, kebiasaan konfirmasi, dan menjauhi prasangka buruk. “Kalau ada masukan, kritik, saran, agar disampaikan saja kepada pejabat yang bersangkutan termasuk kepada saya secara langsung. Jangan suka mempublikasikan hal-hal yang sebetulnya berupa persepsi perorangan,” himbau Rektor.  Misalnya, persepsi tidak benar mengenai keterlambatan uang tunjangan  kehormatan guru besar dan tunjangan profesi dosen yang ditengarai digunakan untuk keperluan lain. Padahal mekanisme pencairannya tidak memungkinkan pelanggaran semacam itu. Atau contoh lain seolah-olah ada kepentingan tertentu di balik kebijakan payroll system melalui Bank BNI. “ Tentu ada hal-hal yang tidak sepenuhnya dapat kita kelola, karena memang di luar kewenangan kita seperti: kebijakan mekanisme dan kecepatan pencairan dana, Nomor Induk Pegawai (NIP) pola baru, prasarana transportasi ke kampus, perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang sudah terjalin sejak lama, termasuk keterbatasan kapasitas parkir di Botani Square,” urai Rektor. 

Masalah-masalah tersebut perlu diselesaikan dengan baik demi kepentingan IPB. Rektor mengharapkan agar sivitas akademika IPB pandai-pandai menangani masalah-masalah tersebut  “Untuk itulah, dalam berkomunikasi, marilah kita menjadikan fakta, kebenaran, kebersamaan, dan ke-IPB-an sebagai titik temu semua kepentingan kita masing-masing,” ajak Rektor. (ris)

     Nama pejabat yang dilantik antara lain: