Akademisi IPB University: Koperasi di Indonesia Perlu Beradaptasi Tanpa Kehilangan Jati Diri
Koperasi menghadapi tantangan baru seiring perubahan teknologi, pasar digital, rantai nilai, hingga lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Namun, menjadi modern tidak berarti harus meninggalkan prinsip dasar koperasi.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University Dr Suharno mengatakan, tantangan utama koperasi Indonesia bukan terletak pada prinsip koperasi yang sudah tidak relevan, melainkan kesenjangan antara prinsip tersebut dan kelembagaan yang menjalankannya.
“Persoalan utama koperasi Indonesia bukan terletak pada ketidakrelevanan prinsip koperasi, melainkan pada kesenjangan antara prinsip normatif dan institutional arrangements yang mengoperasionalkannya,” tegas Dr Suharno dalam Strategic Discussion Series 3 yang diselenggarakan Departemen Agribisnis IPB University, di Kampus Dramaga, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kepemilikan oleh anggota, pengendalian demokratis, manfaat bersama, dan pelayanan kepada anggota merupakan identitas koperasi yang perlu dipertahankan.
Sementara itu, tata kelola, struktur modal, sistem audit, manajemen profesional, jaringan atau federasi, platform digital, hingga model bisnis merupakan perangkat kelembagaan yang dapat berkembang mengikuti perubahan lingkungan.
Benchmark Koperasi Global
Ia juga membedah dinamika perjalanan koperasi domestik dibandingkan dengan keberhasilan koperasi global seperti Fonterra (Selandia Baru), Rabobank (Belanda), hingga Amul (India).
Keberhasilan tersebut menunjukkan koperasi dapat berkembang dalam skala besar melalui inovasi kelembagaan. Strateginya mencakup konsolidasi organisasi, profesionalisasi manajemen, pembentukan federasi, inovasi struktur modal, integrasi rantai nilai, diversifikasi bisnis, penguatan merek, digitalisasi, serta investasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
“Pengalaman tersebut tidak untuk disalin secara langsung oleh Indonesia. Pembelajaran utamanya adalah bagaimana koperasi mempertahankan prinsip dasar sekaligus menyesuaikan mekanisme kelembagaannya,” paparnya.
Anggota Harus Aktif
Untuk mencapai keberhasilan tersebut, Dr Suharno menyampaikan, partisipasi anggota perlu bergeser dari sekadar jumlah anggota menjadi partisipasi ekonomi yang nyata. Anggota perlu berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna, menggunakan layanan koperasi, berinvestasi, melakukan pengawasan, menyampaikan aspirasi, dan memperoleh manfaat ekonomi.
Keberhasilan koperasi pun tidak cukup diukur dari aset, omzet, atau sisa hasil usaha (SHU), tetapi dari kemampuannya meningkatkan posisi ekonomi anggota, memperluas akses pasar, memperkuat posisi tawar, dan mempertahankan keberlanjutan usaha.
Evolusi Kelembagaan
Dalam konteks Indonesia, perubahan kelembagaan koperasi telah berlangsung panjang, mulai dari lembaga kredit pada akhir abad ke-19, pemikiran Mohammad Hatta, perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD), berbagai perubahan regulasi, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Bagi Dr Suharno, setiap perubahan dapat menyelesaikan persoalan tertentu, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. KUD, misalnya, mampu memperluas skala dan akses ekonomi, tetapi kemudian menghadapi persoalan ketergantungan terhadap program pemerintah.
“Sementara KDMP menjadi upaya mengatasi fragmentasi dan persoalan koordinasi ekonomi desa, sekaligus menghadirkan pertanyaan mengenai kepemilikan anggota, otonomi, keberlanjutan, dan ketergantungan terhadap negara,” imbuhnya.
Adaptif dan Profesional
Menurut Dr Suharno, pembaruan kelembagaan perlu berjalan bersama penguatan kapabilitas organisasi. Koperasi membutuhkan kepemimpinan dan talenta yang kuat, kemampuan belajar, keterlibatan anggota, tata kelola akuntabel, serta teknologi yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan anggota.
“Koperasi yang sukses bukan koperasi yang sekali melakukan reformasi lalu selesai, melainkan mereka yang mempunyai kemampuan untuk terus beradaptasi menjawab tantangan yang datang,” pungkasnya.
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University menggelar Strategic Discussion Series 3 bertajuk “Evolusi Kelembagaan Koperasi: Apa yang Bisa Dipelajari Indonesia dari Pengalaman Global?” secara hybrid di Ruang Equilibrium FEM Rabu (02/09/26). Diskusi ini menyoroti pentingnya modernisasi arsitektur kelembagaan agar koperasi nasional mampu beradaptasi dan berdaya saing global tanpa kehilangan identitas dasarnya.
Kajian ini juga mengupas pentingnya penguatan kelembagaan dalam mendorong peran strategis koperasi bagi perekonomian nasional. Kajian evolusi kelembagaan menjadi krusial untuk menjawab tantangan tata kelola dan efisiensi yang kerap dihadapi koperasi di tanah air.
“Kajian ini mudah-mudahan menjadi ikhtiar FEM untuk selalu mengadakan diskusi lintas disiplin dan tidak hanya akademisi IPB yang mendapat manfaatnya, namun khalayak umum,” ujar Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof Irfan Syauqi Beik, S. dalam sambutannya.
Narasumber utama diskusi, Dr Suharno M.Adev, Pakar Ekonomi dan Dosen FEM IPB University, membedah secara mendalam dinamika perjalanan koperasi domestik dibandingkan dengan keberhasilan koperasi global seperti Fonterra (Selandia Baru), Rabobank (Belanda), hingga Amul (India). Menurut analisisnya, stagnasi koperasi di tanah air dipicu oleh ketimpangan antara prinsip ideologis dan praktik operasional, seperti hadirnya masalah free rider, kendala struktur permodalan, lemahnya tata kelola, hingga kekakuan kelembagaan (institutional rigidity).
“Persoalan utama koperasi Indonesia bukan terletak pada ketidakrelevanan prinsip koperasi, melainkan pada kesenjangan antara prinsip normatif dan institutional arrangements yang mengoperasionalkannya,” tegas Dr. Suharno.
Guna mengatasi kendala operasional tersebut, Dr. Suharno mendorong pergeseran paradigma partisipasi dari sekadar kuantitas anggota menjadi partisipasi ekonomi yang nyata. Koperasi yang tangguh harus memastikan anggotanya bertindak aktif sebagai pemilik sekaligus pengguna produk, yang diimbangi dengan pemisahan tegas antara fungsi kontrol demokratis anggota dan tata kelola manajemen yang profesional. Selain itu, pilar permodalan dan penguatan jaringan federasi perlu dikembangkan tanpa mengorbankan kendali anggota.
Evaluasi keberhasilan koperasi pun harus diubah dengan tidak lagi berpatokan semata pada besaran aset, omzet, atau Sisa Hasil Usaha (SHU), melainkan pada tingkat peningkatan posisi ekonomi anggota. “Koperasi yang sukses bukan koperasi yang sekali melakukan reformasi lalu selesai, melainkan mereka yang mempunyai kemampuan untuk terus beradaptasi menjawab tantangan yang datang,” pungkas Dr. Suharno.
Acara yang diselenggarakan oleh Departemen Agribisnis FEM IPB ini bertempat di Ruang Equilibrium FEM serta disiarkan secara daring. Diskusi ini menghadirkan jajaran pembahas akademisi IPB University dan diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang mendorong penguatan ekosistem koperasi berbasis profesionalisme dan partisipasi aktif anggota.(MW)
