Pakar IPB University Ungkap Strategi Mengembalikan Produksi Jahe Nasional
Penurunan produksi jahe nasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi sinyal perlunya pembenahan agribisnis secara menyeluruh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi jahe nasional turun dari 190,26 ribu ton pada 2024 menjadi 168,97 ribu ton pada 2025.
Pada periode yang sama, luas panen juga menyusut dari 7,49 ribu hektare menjadi 6,51 ribu hektare. Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan sekaligus meningkatkan ketergantungan terhadap impor apabila tidak segera diantisipasi.
Dosen Departemen Agribisnis IPB University, Dr Anisa Dwi Utami, menjelaskan bahwa penurunan produksi mencerminkan adanya tekanan pada sisi penawaran komoditas jahe.
Menurutnya, ketika produksi menurun sementara permintaan tetap tinggi atau bahkan meningkat, maka harga di tingkat konsumen berpotensi naik dan kebutuhan pasokan dari luar negeri semakin besar.
“Jahe merupakan komoditas hortikultura strategis yang berperan sebagai bahan pangan, rempah, hingga bahan baku industri obat tradisional dan minuman herbal. Karena itu, penurunan produksi perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Dr Anisa menambahkan, besarnya potensi produksi jahe Indonesia belum otomatis mampu memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa impor masih dilakukan karena terdapat kesenjangan antara waktu produksi dan kebutuhan pasar sepanjang tahun, perbedaan kualitas yang dibutuhkan industri, serta keterbatasan produktivitas dan kontinuitas pasokan dalam negeri.
Lebih lanjut, ia menilai tantangan utama yang dihadapi petani jahe saat ini bukan hanya persoalan budi daya, melainkan masih dominannya usaha tani berskala kecil yang tersebar.
Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi relatif tinggi, adopsi teknologi berjalan lambat, akses pembiayaan terbatas, serta posisi tawar petani dalam rantai pasok menjadi lemah.
Menurutnya, kebijakan yang paling mendesak adalah mendorong transformasi usaha tani jahe menjadi lebih terorganisasi dan memiliki skala ekonomi yang memadai.
“Penguatan kelembagaan melalui koperasi, kelompok tani, maupun kemitraan dengan industri akan memudahkan petani memperoleh benih unggul, teknologi, pembiayaan, dan kepastian pasar sehingga produksi dapat meningkat secara berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa langkah prioritas untuk mengurangi ketergantungan impor bukan sekadar membatasi perdagangan, melainkan membangun sistem agribisnis jahe yang efisien dan mampu memasok kebutuhan industri secara konsisten.
Pengembangan kawasan sentra jahe, penguatan kelembagaan ekonomi petani, serta kemitraan yang erat dengan industri pengolahan dinilai menjadi pilar utama untuk meningkatkan daya saing agribisnis jahe nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis komoditas rempah Indonesia. (dr)
